Jokowi : Jangan Ada Lagi Politik Identitas di Pemilu 2024

“Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat,” pesan Presiden ketika melantik komisioner KPU dan Bawaslu RI, Selasa (12/4/2022) lalu.

Presiden Joko Widodo seakan mengingatkan terus pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman Indonesia ini. Seperti halnya saat rapat koordinasi persiapan Pemilu Serentak 2024 pada Maret lalu.
“Jangan membuat isu politik yang tidak baik, terutama politik identitas yang mengedepankan isu-isu SARA. Kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya, saya harapkan tidak terjadi di Pemilu 2024,” ujar Jokowi yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/3/2022).

 

Pemilu serentak

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, dan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) telah menyepakati dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Penyelenggaraan pemungutan suara pemilu serentak ini untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI.

Untuk itu dalam rangkaian Perayaan Paskah Nasional 2022, telah digelar Seminar Nasional dengan topik Politik Moderasi dan Peta Politik Menuju Pemilu 2024, di Lt 5 Grha Oikoumene, Jakarta (10/5/2022).

Muhammad Qodari, Direktur Indo Barometer yang berbicara pada sesi pertama menegaskan, jelang Pemilu 2024 bangsa Indonesia menghadapi banyak kompleksitas karena Pemilu akan dilaksanakan secara serentak. Sehingga banyak kepentingan yang saling berkelindan, membuat peta politik di Indonesia menjadi amat cair, muncul sentimen keagamaan yang dibalut berita bohong dan narasi negatif.

Karena itu, Qodari melihat yang dibutuhkan adalah kecerdasan dan kedewasaan berpolitik dari seluruh lapisan masyarakat dan tokoh pemersatu yang tidak memandang negara sebagai sarana pemenuhan syahwat politik semata.

Pesta Keberagaman

“ Pemilu adalah pesta demokrasi, perayaan keberagaman demi mencari pemimpin yang berjuang semata-mata untuk menjaga persatuan dan kesatuan,” tambah Qodari.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut mengatakan sejatinya melihat perbedaan merupakan kenyataan hidup bagi manusia sebagai individu dan sebagai masyarakat. Hal ini sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga persatuan, dan kesatuan. Moderasi ditujukan kepada pemikiran dan jiwa manusia. Sejak diciptakan manusia selalu dihadapkan pada aneka perbedaan seperti perbedaan fungsi dan tujuan organ tubuh yang berbeda, dan justru ini membuat manusia hidup.

Sedangkan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo mengingatkan, sebagai warga Gereja kita harus  percaya diri dan memiliki iman kebangkitan dengan berusaha membangun sistem nilai yang kita teladani dari Kristus yang senantiasa berpegang pada kebenaran dan kedamaian, selalu berusaha dan terlibat dalam menjaga persatuan, dan kesatuan, serta tidak terjebak dalam polarisasi politik, terlebih dalam menghadapi Pemilu 2024 ini.

Gereja harus menjadi garam dan terang sebagai penyeimbang dari ideologi-ideologi kematian yang menjebak masyarakat dalam narasi negatif, dan berita bohong. Umat Kristiani harus memiliki spirit kebangkitan dengan meneladani Kristus, memegang peranan sebagai pejuang kebenaran, keadilan sekaligus perdamaian, lakukan politik suara hati yang semata-mata memperjuangkan kemanusiaan.

Benny pun berharap, umat Kristiani tidak terjebak dalam pertarungan wacana, namun bergerak nyata melalui gagasan-gagasan nyata bagi bangsa, yang tidak hanya bermanfaat bagi umat, namun juga seluruh bangsa dan negara.

 

Foto : Setpres, pgi.or.id

Posting Komentar

0 Komentar