Gerakan Nurani Bangsa Sampaikan 8 Pesan Kemerdekaan

 

JAKARTA,PGI.OR.ID- Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyampaikan 8 pesan kemerdekaan 80 Tahun Indonesia Merdeka, di Galeri Nasional, Jakarta, pada Kamis (14/8/2025).

Pembacaan pesan diawali dengan representasi dari masing-masing tokoh agama. Pada kesempatan itu, Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty menegaskan, menapaki perjalanan 80 tahun Indonesia merdeka, ada tiga paradoks utama yang muncul seiring berjalannya waktu. 

Pertama , di awal kemerdekaan ada semangat untuk memberi diri demi cita-cita bersama, yaitu kemerdekaan. Namun setelah 80 tahun kemerdekaan, semangat itu telah bergeser menjadi perilaku individualistik. " IniSaat orang-orang cenderung mengambil sebanyak-banyaknya untuk diri mereka sendiri. Perilaku ini tercermin dalam korupsi yang merajalela, konflik agraria, dan perusak lingkungan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah bangsa Indonesia masih berjalan sesuai dengan cita-cita awal kemerdekaan," ujarnya.

Kedua , terkait persatuan, yang menyoroti perpecahan dalam masyarakat. “Pada awal kemerdekaan, masyarakat Indonesia sangat guyub, bersatu dan memiliki toleransi yang kuat meskipun latar belakang yang beragam. Namun, saat ini persatuan tersebut terpecah oleh beragam kepentingan, politisasi identitas, populisme, dan intoleransi yang menumpulkan toleransi. Perilaku saling menyakiti, baik itu berdasarkan etnis maupun agama harus dihentikan,” tandasnya. 

Ketiga , terkait nilai-nilai luhur Pancasila. Kerap kali nilai-nilai Pancasila diagungkan dalam perkataan, tetapi dikhianati dalam tindakan. 

Meski dalam kondisi seperti itu, ia tetap optimis dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam menyalakan kembali api harapan untuk masa depan Indonesia.

Hal senada juga disampaikan Romo Franz Magniz Suseno. Tokoh Katolik ini mengatakan, meski memasuki 80 tahun kemerdekaan Indonesia, bangsa ini telah melalui berbagai macam tantangan dan situasi yang mengerikan namun pada akhirnya dapat keluar dari situasi itu. 

“Kontoh tekanan tahun 1998 misalnya, juga peristiwa lainnya di berbagai daerah di Indonesia, termasuk kerusakan lingkungan, tapi pada akhirnya kita bisa keluar dari situasi itu dan lebih menjadi kuat, ada kemajuan, dan itu yang memperbesar hati,” ujarnya. 

Namun beberapa tahun terakhir, selanjutnya, terjadi aksi yang tidak dapat ditoleransi. Kondisi itu harus diatasi dengan perbaikan komunikasi dan saling mengenal. Menurutnya, reformasi berhasil memasukkan demokrasi dan menegakkan HAM. 

“Meski di belakangan ada tantangan karena perilaku KKN, keinginan mencari keuntungan sendiri. Sebab itu mari kita berusaha untuk saling mengenal, dan menegur seperlunya dengan baik agar kemandirian itu bisa kita capai terus bahkan sampai 100 tahun ke depan,” tandasnya.

Sementara itu, menjawab pertanyaan salah satu awak media terkait Papua, Pdt. Jacky Manuputty menegaskan bahwa Gerakan Nurani Bangsa selalu marah, dan melihat bahwa Papua adalah bagian dari bangsa Indonesia.

“GNB selalu menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari bangsa ini, sehingga mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil dan setara. Kita melihat persoalan kemiskinan, pengungsi yang belum terselesaikan, kekerasan, pelanggaran HAM, semuanya menjadi lobang hitam dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kita harus melihat Papua dengan hati nurani yang bersih, mengedepankan kasih dan dialog, serta terus berupaya untuk memutus lingkaran kekerasan di Papua,” tegasnya.

Singkatnya pesan kemerdekaan 80 tahun Indonesia merdeka yaitu:

1. Demokrasi sebagai manifestasi “dari, oleh, dan untuk rakyat” merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara di Tengah masyarakat kita yang majemuk. Demokrasi Indonesia harus didasarkan pada supremasi sipil, etika politik, sistem dan aturan yang baik serta menumbuhkan ruang untuk aktor-aktor politik yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen yang kuat terhadap pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Termasuk diantara melakukan upaya kemanusian terkait situasi khusus di Papua.
2. Presiden dan aparat penegak hukum harus memastikan setiap bidang penyelenggaraan negara bebas dari praktik korupsi dan benturan kepentingan (kolusi/nepotisme) Hukum harus benar-benar digunakan untuk menegakkan keadilan sebagai landasan utama demokrasi.
3. Presiden dan jajarannya memastikan setiap produk hukum, kebijakan negara yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak didasarkan pada konstitusi, visi bersama bangsa Indonesia serta tidak terjebak pada kepentingan kelompok, institusi atau kepentingan saat yang merusak sendi – sendi kehidupan bernegara.
4. Di sektor ekonomi dan kesejahteraan, Presiden dan jajarannya perlu memastikan perubahan paradigma, sehingga pendekatan kebijakannya lebih strategis, inklusif dan berbasis bukti. Pendekatan ekonomi dari bawah (bottom-up) yang melibatkan komunitas dan dukungan teknokrat kredibel perlu dilakukan untuk meningkatkan relevansi dan dampak program-program kesejahteraan serta kelestarian lingkungan yang adil.
5. Program perbaikan dan kebijakan negara seperti reformasi sistem perpajakan yang adil dan progresif, penguatan dan perlindungan usaha rakyat berskala kecil dan menengah termasuk koperasi berbasis riset yang mendalam serta penegakan hukum terhadap pinjaman online dan peradilan online yang sudah merugikan potensi sosial ekonomi masyarakat secara masif.
6. Kebudayaan memegang peranan strategis dalam membentuk arah berpikir, struktur nilai, dan kepribadian kolektif suatu bangsa. Pemerintah meskipun bukan aktor utama dalam menentukan arah budaya, tetapi memiliki tanggung jawab penting sebagai penjamin ruang berekspresi dan pelindung hak-hak budaya warga negara.
7. Media dan jurnalis adalah pilar demokrasi. Memiliki peran penting menyampaikan fakta serta menyediakan ruang artikulasi bagi ekspresi sosial politik dan budaya warga negara. Negara harus memastikan dan menjamin kebebasan pers serta keselamatan jurnalis sebagai aktor perubahan dan peradaban.
8. Menjaga dan memperkuat upaya - upaya kolektif yang memampukan seluruh elemen bangsa mengambil peran aktif dalam menjaga dan memperkuat kualitas demokrasi. Upaya Bersama yang didasarkan pada kesadaran serta partisipasi aktif dan kritis pada organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, media, pelaku usaha, pelaku seni budaya, perempuan, partai politik, perguruan tinggi dan aktor non negara lainnya.

Beberapa tokoh agama yang hadir dalam jumpa pers tersebut di antaranya Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholish Madjid, Romo Frans Magniz Suseno, Alissa Q Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, dan Pdt. Jacky Manuputty.

sama diketahui, Gerakan Nurani Bangsa digerakan oleh Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. M. Quraish Shihab, KH. Ahmad Mustofa Bisri, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholish Madjid, Romo Frans Magniz Suseno SJ, Prof. Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Q Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, Pdt. Jacky Manuputty, Pdt. Gomar Gultom, Romo A Setyo Wibowo SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Eri Seda, Laode Moh Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, dan Slamet Rahardjo.

 

Sumber : pgi.or.id